REJUNO.DESA.ID - Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabiltas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggung-jawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan Desa untuk:

Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan

Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksaan kegiatan Pemerintah Desa.

Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT,Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD- ATA) 2023.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran ( LPPD- ATA) 2023,ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut bagi Desa khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Sehubungan di Tahun Anggaran 2023 sudah tidak terjadi pandemi global Covid 19 sehingga tidak mengakibatkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Banyak kegiatan yang sudah masuk APB Desa tidak terdampak untuk di refocusing dan realokasi untuk kegiatan penanggulangan pandemic Covid 19,seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD - ATA) 2023 ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan/atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa pada tahun 2023 baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Untuk kegiatan administrasi kependudukan, pemdes Rejuno telah melaksanakan Pencanangan program nasional yaitu Identitas Kependudukan Digital(IKD).

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LPPD - ATA) 2023 yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Rejuno sebagai desa yang berkarakter, maju ,berkah dan menjadi Desa Mandiri.

Kesimpulan:

Mengacu pada pasal 3 ayat (1)Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa,“Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”.

Laporan Pertanggungjawaban adalah mekanisme terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini: