Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan musyawarah desa, maka perlu menetapkan peraturan tata tertib musyawarah desa;

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2), pasal 30 Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;