Menimbang

:

a.

bahwa  untuk mendukung biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta bidang Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, maka perlu melakukan Pungutan Desa ;

b.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11, ayat ( 2 ), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan sumber pungutan  desa ;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pungutan  Desa.

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;