PPID Desa adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa, yaitu unsur pengelola informasi di tingkat desa yang bertanggung jawab menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik desa. Pembentukannya mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan Komisi Informasi terkait layanan informasi publik desa.
Struktur dan Tugas Utama
Struktur umum: Kepala Desa biasanya berperan sebagai Atasan PPID, Sekretaris Desa sebagai PPID Pelaksana, dan dibantu perangkat desa (seperti Kaur/Kasi dan pengelola website/media sosial).
Pengelolaan dokumen: Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP), serta mengarsipkan dokumen seperti APBDes, RPJMDes, RKPDes, laporan realisasi kegiatan, dan aset desa.
Pelayanan informasi: Menangani permohonan informasi dari warga, mengumumkan informasi melalui kanal desa (website, papan pengumuman, media sosial, atau balai desa), dan menguji pengecualian informasi sesuai aturan.
Pelaporan & koordinasi: Merekap permohonan informasi, keberatan, atau sengketa, serta berkoordinasi dengan PPID di tingkat kabupaten/kota.
Jenis Informasi Publik Desa
Berkala: Informasi yang diumumkan secara rutin tanpa perlu diajukan permohonan, seperti profil desa atau ringkasan anggaran.
Serta-merta: Informasi mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau ketertiban umum (misalnya peringatan bencana atau wabah).
Tersedia setiap saat: Dokumen atau data yang harus siap diberikan ketika warga mengajukan permohonan informasi.
Dikecualikan: Informasi yang tidak boleh dibuka ke publik berdasarkan uji konsekuensi dan ketentuan undang-undang (misalnya data pribadi sensitif).