REJUNO.DESA.ID - Dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2023, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 27 poin b, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 28 hufuf b dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa Pasal 8 Ayat (1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Kepala Desa Rejuno,Kecamatan Karangjati,Kabupaten Ngawi menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran (LKPPD - ATA) tahun 2023 kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Balai Desa pada hari Rabu 24 Januari 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkatnya, anggota BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan ketua RT beserta tokoh masyarakat lainya.

Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa Rejuno atas apa yang telah dilaksanakannya selama dalam kurun waktu satu tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa BAB III Laporan Kepala Desa bagian ketiga tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi: Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Adapun kewajiban yang wajib disampaikan Kepala Desa kepada BPD yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa dan Bidang Pemberdayaan masyarakat desa

Bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan dokumen RPJMDes yang memuat Visi misi Kepala Desa terpilih dan masukan serta gagasan warga masyarakat yang ditampung oleh lembaga desa dan lebih terperinci tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Masyarakat, menegaskan bahwa LKPPD Kepala Desa sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan desa secara makro, termasuk pendapatan dan belanja Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa , Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa 

Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 bersama ini kami sampaikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rejuno berupa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan sebagaimana dimaksud antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu dipertahankan.